BPJS Tak Tepat Sasaran, Menkes Curiga

- Selasa, 22 November 2022 | 20:00 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Menkes Budi Gunadi Sadikin (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

MojokertoNetwork.Com - Budi Gunadi selaku Menteri Kesehatan menyampaikan akan melakukan pengecekan 1.000 peserta BPJS yang membayar iuran tertinggi kelas satu. Hal ini Ia lakukan karena curiga banyak konglomerat yang menggunakan BPJS kesehatan untuk berobat.

Budi juga menyebut, seharusnya fasilitas BPJS Kesehatan hanya diperuntukkan masyarakat kurang mampu. Bila masih banyak orang kaya yang menggunakan BPJS Kesehatan, jadinya kurang tepat sasaran.

"Saya sendiri mau ngomong sama pak Ghufron untuk cek 1.000 orang yang expense-nya di BPJS. Saya mau tarik datanya itu cek PLNnya bayarnya berapa kvA-nya, kalau kvA di atas 6.500 yang pasti orang yang salah. Saya sering sekali banyak orang orang dibayarin besar banyaknya mohon maaf konglomerat juga," tuturnya dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022).

Baca Juga: Ridwan Kamil Kerahkan Evakuasi Besar-Besaran di Tragedi Gempa Cianjur M 5,6

Budi juga mengatakan akan melakukan cek data kepada 1.000 orang peserta BPJS Kesehatan kelas atas melalui NIK, pembayaran listrik, atau limit kartu kredit. Apabila terbukti ada catatan limit kartu kredit Rp 100 juta, maka menurut Budi itu bukan orang yang tepat untuk dibiayai dari BPJS Kesehatan.

"Kalau agak sempat saya ingin minta dewan pengawas BPJS periksa siapa saja top 1.000. Kita lihat siapa yang spending-nya paling banyak, lewat NIK gampang dan listrik atau limit kartu kredit, itu bisa dilihat. Kalau dia nggak punya kartu kredit aman, kalau limit kartu kreditnya Rp 100 juta, orang itu berarti bukan orang yang tepat kita bayarin," jelasnya.

"Kerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua ditanggung BPJS khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu, sehingga BPJS bisa kita prioritaskan ke masyarakat tidak mampu," kata Budi.

Baca Juga: Tambahan Waktu di Piala Dunia 2022 Lebih Lama, Pierluigi Collina Beberkan Alasannya

Idealnya program BPJS Kesehatan tidak terdapat kelas-kelas seperti sekarang. Lebih baik hanya satu kelas atau standar. 

"Saya pelajari kalau BPJS mau dibikin sustainable kelasnya harus standar dan satu, kita melayani seluruh masyarakat Indonesia menggunakan konsep universal health coverage itu standarnya satu, untuk nasabah-nasabah kaya, dia seharusnya bisa menambah dengan kombinasikan iuran jaminan asuransi BPJS dengan swasta, di mana yang bersangkutan harus bayar sendiri," Pungkasnya. ***

Editor: Arif Budiman

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X